Audit atas pengadan barang dan jasa perlu dilakukan untuk meyakinkan bahwa pengadaan barang dan jasa telah dilakukan secara efektif, terbuka, bersaing, transparan/adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel. Tujuan Pelatihan Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta mampu melaksanakan audit atas pengadaan barang dan jasa secara efisien PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADAAN PEMERINTAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta integrasi data pengadaan, dan penyelesaian sengketa pengadaan barang dan/atau jasa publik, serta untuk menjamin kepastian hukum, perlu dibentuk Undang-Undang tersendiri; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik; dZ1NV.

pengadaan barang dan jasa ppt